Jakarta, Penaputih.com – Keputusan mutasi 237 perwira tinggi TNI yang diralat hanya dalam waktu 24 jam memicu gelombang spekulasi. Apakah ini murni kebutuhan militer, atau ada dinamika politik di baliknya?
Mutasi Kilat dan Pembatalan Mendadak
Pada 29 April 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025, merotasi 109 perwira TNI AD, 64 TNI AL, dan 64 TNI AU. Namun, sehari kemudian, SK Nomor 554a/IV/2025 membatalkan mutasi tujuh perwira kunci, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo (Pangkogabwilhan I) dan Laksda Krisno Utama (Pangkolinlamil).
Kepala Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan:
“Pembatalan dilakukan karena pertimbangan operasional. Ada kebutuhan mendesak di lapangan.”
Namun, publik mempertanyakan: Mengapa keputusan strategis bisa berubah hanya dalam hitungan jam?
Letjen Kunto Arief Wibowo: Putra Try Sutrisno yang Jadi Sorotan
Letjen Kunto, putra mantan Wapres Try Sutrisno, baru empat bulan menjabat Pangkogabwilhan I sebelum
“dipindahkan” ke Staf Khusus Kasad. Mutasinya ramai dikaitkan dengan dukungan Try Sutrisno dalam petisi Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Beni Sukadis, peneliti Lembaga Studi Pertahanan, menyatakan:
“Mutasi Kunto yang terlalu cepat menimbulkan tanya. Apalagi penggantinya, Laksda Hersan, adalah mantan ajudan Jokowi.”
Spekulasi Intervensi Politik
Beberapa analis menduga Presiden Prabowo turun tangan. Co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyebut:
“Sebagai Panglima Tertinggi, Presiden bisa mengevaluasi keputusan militer, terutama jika berpotensi memicu kontroversi politik.”
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin (PDIP) lebih tegas:
“Ini bukti TNI rentan diintervensi politik. Mutasi kilat lalu dibatalkan merusak kredibilitas institusi.”
TNI di Tengah Pusaran Politik?
Lembaga survei LAB 45 mencatat, 75% publik menilai pembatalan mutasi terkesan tidak profesional. Jaleswari Pramodhawardani, peneliti militer, menekankan:
“TNI perlu transparan. Jika tidak, spekulasi politik akan terus menggerogoti kepercayaan publik.”
Sementara itu, Jubir Presiden Prasetyo Hadi menolak berkomentar saat ditanya apakah Prabowo terlibat dalam pembatalan ini.
Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Dua teori beredar:
-
Alasan Operasional: TNI sedang mempersiapkan operasi besar sehingga membutuhkan stabilitas komando.
-
Faktor Politik: Pembatalan dilakukan untuk meredam ketegangan dengan kalangan purnawirawan, terutama setelah petisi anti-Gibran.
Yang jelas, drama mutasi ini meninggalkan pertanyaan besar: Sampai di mana batas netralitas TNI dalam dinamika politik?
Laporan: Tim Investigasi Penaputih.com
Editor: Bidang Politik & Keamanan
